Tujuan, Fungsi dan Klasifikasi Konstitusi

Tujuan, Fungsi dan Klasifikasi Konstitusi

Tujuan, Fungsi dan Klasifikasi Konstitusi

Tujuan, Fungsi dan Klasifikasi Konstitusi
Tujuan, Fungsi dan Klasifikasi Konstitusi

Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Secara garis besar tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat.
Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik, ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Karena itu ruang lingkup Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana dikemukakan oleh A. A.H. Struycken memuat tentang :
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.
2. Tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak mewujudkan baik waktu sekarang naupun masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan dengan dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Sedangkan Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi yaitu :
1. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus menjamin HAM.
2. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar.
3. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus mengatur tugas serta pembagian/pembatasan kekuasaan negara secara jelas.

Klasifikasi Konstitusi

K.C. Where, sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib dkk, mengungkapkan secara panjang lebar mengenai berbagai macam konstitusi yang pada intinya konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesaklaran khusus dalam proses perumusaanya, sedangkan Konstitusi Tidak Tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas dasar adat istiadat dari pada hukum tertulis.

2. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku

Konstitusi yang dapat diubah atau dapat diamandemenkan tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel, sebaliknya konstitusi yang mensyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya adalah konstitusi kaku.

3. Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi Tidak Derajat Tinggi

Konstitusi Derajat Tinggi adalah Konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara, jika dilihat dari bentuknya konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan Konstitusi Tidak Derajat Tinggi sebaliknya tidak mempunyai derajat tinggi dan persyaratan untuk mengubahnya sama dengan persyaratan untuk mengubah peraturan lain.

4. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan

Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara, jika bentuk suatu negara serikat maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara negara/pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terdapat pada pemerintah pusat.

5. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi Sitem Konstitusi Parlementer

Salah satu ciri pokok pemerintahan presidensial adalah Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif, sedangkan salah satu ciri pokok pemerintahan parlementer adalah Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau didasarkan kekuatan-kekuatan politik yang menguasai parlemen/lembaga legislatif.

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/bacaan-teks-khutbah-nikah-bahasa-arab-latin-dan-terjemahannya/