Pendidikan

Sistem Hukum di Indonesia

Sistem Hukum di Indonesia

Sistem Hukum di Indonesia

Sistem Hukum di Indonesia

Dapat dikatakan bahwa di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yang merupakan konsekuensi untuk dianut oleh penduduk Indonesia, antara lain:

  1. Dilihat dari segi pluralitas jenis penduduknya, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif dari kebiasaan atau adat istiadat sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi. Dalam perkembangannya kemudian, ketika Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda, kebiasaan atau adat istiadat ini disebut juga dengan “hukum adat”.

Namun, dalam pengertian yang dinamis, hokum ini disebut hukum kebiasaan (Customery Law), atau hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law).

  1. Sebagai Negara yang pernah dijajah selama 350 tahun, jelaslah Negara penjajah tidak mungkin untuk tidak membawa sistem hukum ke Indonesia. Inilah yang kemudian kita sebut dengan sistem hukum Belanda atau sistem hukum barat, ada yang bilang ini hukum sipil (Civil Law). Mengidentikkan hukum barat dengan hukum pemerintah Belanda adalah dalam pengertiannya yang statis dan berorientasi ke belakang, karena Indonesia dijajah.

Namun, dalam pengertiannya yang dinamis hukum Barat ini harus dipahami sebagai hukum dari luar, terutama sekali pengaruh dari Negara-negara maju sebagai konsekuensi hubungan internasional dan dalam perwujudan era globalisasi[3].

  1. Dilihat dari segi agama, sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama, dijadikan sistem kehidupan mereka dan mengatur kehidupan antar sesama mereka, yang kemudian dianggap sebagai hukum. Hukum agama ini didatangkan di Indonesia bersama dengan hadirnya agama.

Oleh karena itu, karena mayoritas beragama Islam, maka hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, harus dicatat bahwa hukum Islam ini memiliki arti yang dinamis sebagai hukum yang mampu memberi jawaban terhadap perubahan social. Sehingga tidak selalu mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik.

Keberadaan Peradilan Agama sebagai simbol politik (pelembagaan) hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi, selama ini belum menarik studi yang sistematis oleh para ahli keislaman, apalagi ahli hukum sekular pada umumnya[4].

sumber :

The Hunt for the Lost Ship Apk + Data v3.1 for android