Sekolah Siapkan Opsi Besaran Kenaikan SPP

Sekolah Siapkan Opsi Besaran Kenaikan SPP

Sekolah Siapkan Opsi Besaran Kenaikan SPP

Sekolah Siapkan Opsi Besaran Kenaikan SPP
Sekolah Siapkan Opsi Besaran Kenaikan SPP

SMA/SMK Surabaya mulai menyiapkan besaran kenaikan sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP). Saat ini setiap sekolah menghitung pemasukan, pengeluaran, dan estimasi kekurangan biaya. Termasuk mengevaluasi rencana anggaran dan kegiatan sekolah (RKAS) masing-masing. RKAS adalah perhitungan perincian tentang operasional, pendapatan, dan kegiatan sekolah selama setahun.

Salah satunya diungkapkan Kepala SMAN 16 Surabaya Roosdiantini. Perempuan yang akrab disapa Ninik itu mengaku tengah menghitung semua pengeluaran. Termasuk merancang skema pembiayaan. Hasilnya, pembiayaan dari bantuan operasional sekolah (BOS) dan SPP memang kurang mencukupi. Karena itu, Ninik mulai mengkaji rencana kenaikan SPP.

Jika aturan tersebut dibebankan kepada siswa kelas X saja, Ninik menyiapkan angka Rp 300 ribu. Nilai itu, menurut dia, akan menutup semua pengeluaran sekolah. Namun, jika jumlah tersebut dibebankan kepada seluruh siswa, besaran Rp 250 ribu sudah mencukupi.
Sekolah Siapkan Opsi Besaran Kenaikan SPP
Ilustrasi (Canggih Putranto/Radar Bojonegoro/JPR)

Meski demikian, Ninik masih berusaha mempertahankan angka SPP sebesar Rp 150 ribu. Sebab, dia khawatir wali murid keberatan. Namun, jika SPP tetap bertahan pada angka Rp 150 ribu, Ninik akan membuat anggaran insidental.

Yang dimaksud dengan SPP insidental adalah tambahan SPP pada bulan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kasarannya, jika pada Februari seorang siswa membayar Rp 150 ribu, bisa jadi pada bulan berikutnya dia membayar Rp 300 ribu atau lebih sesuai dengan kebutuhannya.

Anggaran insidental adalah besaran yang dibutuhkan dengan model pembiayaan sekarang. Jumlah itu didapat dengan mencari selisih total pemasukan dari SPP dan BOS dengan total pengeluaran. Anggaran insidental tersebut akan dibebankan kepada siswa berdasar persetujuan komite. ”Kalau dihitung-hitung, bisa Rp 1 juta per siswa,” kata Ninik.

Namun, sifat iuran itu tetap fleksibel. Menurut Ninik, siswa bisa membayarnya langsung ataupun dicicil. Jumlah tersebut akan dibebankan kepada siswa kelas X. Namun, lanjut dia, hal itu masih rencana.

Ada lagi skema lain. Jika iuran insidental dianggap berat, sekolah akan menambah besaran SPP. Jika SPP naik menjadi Rp 200 ribu, maka iuran insidental hanya Rp 500 ribu per anak. Namun, jika iuran insidental tidak ada, SPP berdasar hitungan Ninik adalah Rp 300 ribu. ”Itu baru mencukupi,” imbuhnya.

Meski demikian, Ninik masih berat hati dengan jumlah tersebut. Di sisi lain, pihaknya mengaku kekurangan dana. Belum lagi berkaitan dengan gaji guru tidak tetap (GTT). Karena itu, dia mengatakan bahwa sekolah tidak punya pilihan.

Apalagi, lanjut dia, keperluan operasional sekolah juga banyak. Meliputi air, l

istrik, hingga biaya internet. ”Belum lagi biaya perawatan gedung, mau ngecat, ngerawat taman dan lain-lain,” tuturnya.

Nanti semua alternatif biaya itu disodorkan Ninik dalam forum musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Menurut dia, setiap sekolah tengah menyiapkan skemanya masing-masing. Meski demikian, Ninik tetap akan berkoordinasi dengan sekolah lain terkait hal tersebut. ”Tapi ya sama saja, semua sedang kesulitan ngatur pembiayaan,” ujarnya.

Kajian tentang RKAS juga dilakukan Kepala SMAN 18 Surabaya Slamet Budi Santoso. Dia menuturkan, ada poin-poin pemasukan dan pengeluaran yang sedang didata. Karena itu, pihaknya belum bisa menyebut besaran SPP baru yang dibutuhkan. ”Apa ada kekurangan atau penambahan SPP, saat ini belum ada angka,” katanya.

Meski begitu, para siswa baru sudah ditarik dengan besaran SPP sesuai dengan surat edaran (SE)

gubernur Jawa Timur tentang besaran pendanaan pendidikan. Yakni, Rp 150 ribu. Dengan nominal Rp 150 ribu itu saja, imbuh dia, tidak semua siswa membayar penuh. Ada pula siswa yang mengajukan keringanan. Setidaknya, ada 30 siswa yang mengajukan keringanan biaya SPP. ”Itu belum termasuk siswa baru, masih pengajuan, masih disurvei,” jelas Slamet.

Dia mengakui, gaji GTT/PTT memang menyedot dana paling banyak di antara keseluruhan anggaran. Apalagi, ada beberapa guru yang pensiun sehingga diisi GTT. Slamet menyebutkan, kebutuhan gaji GTT/PTT untuk sekitar 20 orang menyedot 60–70 persen anggaran. Sementara itu, kebutuhan listrik masih bisa diantisipasi atau ditekan.

Slamet berharap ada jalan keluar untuk mengatasi keuangan sekolah. Memang, untuk menaikkan SPP, pihaknya perlu melihat banyak aspek. Tidak bisa serta-merta menaikkan SPP. ”Beban orang tua siswa juga dilihat,” ujarnya.

Saat ini koordinasi dengan MKKS terus dilakukan secara berkelanjutan. Setidaknya,

ada tiga opsi yang mengemuka dalam koordinasi MKKS. Pertama, SPP sesuai SE gubernur Jawa Timur, tapi ada anggaran insidental. Kedua, semua bentuk kegiatan dan pengeluaran dimasukkan sekaligus dalam RKAS sehingga tidak ada tarikan lagi. Ketiga, ada SE gubernur Jawa Timur baru tentang kenaikan SPP. ”Itu belum final, masih dikaji, mana opsi yang terbaik,” tambah Slamet.

Sementara itu, Khairil Anwar, ketua MKKS SMA se-Surabaya, mengatakan, setiap sekolah tengah mengevaluasi RKAS dalam satu semester ini. Menurut dia, para kepala sekolah setelah itu akan menyiapkan alternatif masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah. Sebab, setiap sekolah memiliki perhitungan dan pengeluaran yang tidak sama. ”Jadi, biar dihitung dulu, kami belum membahas apa pun dalam forum,” terangnya.

Meski demikian, Khairil membenarkan perihal rencana melalui anggara insidental. Dana tersebut bisa diajukan kepada komite melalui proposal. Sekolah yang kebutuhannya kurang bisa mendiskusikannya dengan komite. Namun, terkait dengan kepastian besaran kenaikan SPP, Khairil belum bisa memastikan. ”Masih dihitung, kami belum mengajukan apa pun ke cabang dinas,” ujar kepala SMAN 15 Surabaya itu.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menambahkan, tidak semua sekolah di Jawa Timur mengajukan kenaikan SPP. Ada pula yang sudah merasa cukup dan diuntungkan dengan besaran SPP sesuai SE gubernur.

Meski begitu, ada juga yang perlu menambah. ”Nambah apa pun tetap harus formatnya komite sekolah, dalam arti keperluan-keperluan mendesak harus dengan sepengetahuan komite sekolah,” tutur Saiful.

Pengajuan kenaikan dari sekolah itu akan diaudit terlebih dahulu. Pihak yang mengaudit bukan lagi cabang dinas pendidikan kabupaten/kota, melainkan bidang-bidang di Dinas Pendidikan Jawa Timur. Baik bidang SMA, SMK, maupun pendidikan khusus-layanan khusus (PKLK). ”Diaudit jangan sampai njladrah,” tuturnya.

Kemungkinan mengkaji kembali SE gubernur Jawa Timur tentang besaran pendanaan pendidikan memang ada. Bahkan, arahnya meningkatkan status SE menjadi peraturan gubernur (pergub). Namun, hal itu membutuhkan evaluasi lebih dulu.

Salah satu opsi yang mengemuka dan dipertimbangkan adalah kemungkinan SPP tunggal. Mekanisme SPP tunggal tersebut bakal seperti uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri. Yakni, ada tingkatan-tingkatan UKT yang bisa dibayar mahasiswa sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. ”Itu saya rasa lebih bagus. Ada dasar rekening listrik rumah, gaji orang tua, dan lain-lain. Itu opsi paling bagus,” terangnya.

Soal opsi tersebut, Saiful mengaku sudah ada pembicaraan. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengupayakan ke arah pergub. ”Tapi, tentu ada penguatan-penguatan. Kajian akademiknya juga harus ada,” jelasnya. Mengenai kajian akademis itu, pihaknya bakal melibatkan Dewan Pendidikan Jawa Timur.

 

Sumber :

https://www.givology.org/~danuaji/blog/694053/