Pendidikan

Program Pemagangan dan Perjanjian

Program Pemagangan dan Perjanjian

Program Pemagangan dan Perjanjian

Program Pemagangan dan Perjanjian

Program Pemagangan

Pasal 7 dijelaskan bahwa program pemagangan dapat disusun oleh perusahaan dan/atau bersama-sama LPK. Program Pemagangan sekurang-kurangnya memuat: (a) nama program; (b) tujuan program; (c) jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kompetensi yang akan dicapai dalam jabatan tertentu; (d) uraian pekerjaan atau unit kompetensi yang akan dipelajari; (e) jangka waktu pemagangan; (f) kurikulum dan silabus; dan (g) sertifikasi.

Program pemagangan mengacu pada: (a) SKKNI; (b) Standar Internasional; dan/atau (c) Standar Khusus. Jangka waktu pemagangan dibatasi paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada dinas kabupaten/kota setempat. Program pemagangan harus diketahui dan disahkan oleh dinas kabupaten/kota setempat.

Pasal 8 sarana dan prasarana harus dapat memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan: (a) teori; (b) simulasi/praktik; (c) bekerja secara langsung di bawah bimbingan pekerja yang berpengalaman sesuai dengan program pemagangan; dan (d) keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pasal 9 pembimbing pemagangan dapat membimbing peserta pemagangan sesuai dengan kebutuhan program pemagangan. Pasal 10 penyelenggara pemagangan tidak diperbolehkan mengikutsertakan peserta yang telah mengikuti program pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

Perjanjian Pemagangan

Pasal 11 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan. Perjanjian pemagangan sekurang-kurangnya memuat: (a) hak dan kewajiban peserta; (b) hak dan kewajiban penyelenggara program; dan (c) jenis program dan kejuruan. Pasal 12 dijelaskan perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan perusahaan harus diketahui dan disahkan oleh dinas kabupaten/kota setempat. Pengesahan harus selesai dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Baca juga: Teks Proklamasi

Pasal 13 dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja sama Pemagangan antara LPK dengan perusahaan dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat: (a) hak dan kewajiban; (b) pembiayaan; (c) jangka waktu; (d) jenis program dan bidang kejuruan; dan (e) jumlah peserta pemagangan.

Pasal 14 dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja sama Pemagangan antara LPK dan perusahaan harus diketahui oleh: (a) Kepala dinas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemagangan dalam satu wilayah kabupaten/kota; (b) Kepala dinas provinsi untuk penyelenggaraan pemagangan lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; (c) Direktur Jenderal untuk penyelenggaraan pemagangan lintas provinsi.