Perjuangkan Guru Honorer, Gubernur Aceh Datangi Menpan-RB

Perjuangkan Guru Honorer, Gubernur Aceh Datangi Menpan-RB

Perjuangkan Guru Honorer, Gubernur Aceh Datangi Menpan-RB

Perjuangkan Guru Honorer, Gubernur Aceh Datangi Menpan-RB
Perjuangkan Guru Honorer, Gubernur Aceh Datangi Menpan-RB

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Asman Asbur di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (1/3).

Pertemuan itu, dilakukan Gubernur Aceh untuk membahas dan menindaklanjuti audiensi guru honorer se-Aceh yang berlangsung sehari sebelumnya.

Kepada Menpan-RB, Irwandi menyebutkan bahwasanya kini masih terdapat sebanyak 823 orang tenaga honorer kategori K-2 di Aceh yang belum mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Para Guru honorer itu tidak mendaapatkan NIK dikarenakan mereka tidak bekerja pada instansi pemerintah. Tapi bekerja atau mengajar pada sekolah swasta.

“Kami mohon bantuan bapak agar dipertimbangkan untuk direkomendasikan penetapan NIP dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga dapat diproses penetapan keputusan pengangkatan sebaga CPNS oleh pejabat Pembina kepegawaian kabupaten/kota,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin menirukan ucapan Irwandi Yusuf, Kamis (1/3).

Mulyadi mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang membuat Gubernur Aceh menyampaikan hal itu. Pertimbangan itu adalah, dikarenakan tenaga honorer kategori K-2 tersebut telah bertugas sebagai guru di sekolah-sekolah di berbagai pelosok kabupaten/kota di Aceh selama 10 hingga 20 tahun.

Apalagi tenaga honorer K-2 tersebut juga telah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi yang diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala BKN. Bahkan, telah dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang oleh Panselnas.

“Dengan demikian secara ketentuan kepegawaian mereka dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh BKN dan diangkat menjadi CPNS oleh pejabat Pembina kepegawaian kabupaten/kota,” ujarnya.

Dijelaskan Mulyadi, pada kesempatan itu gubernur Aceh juga menyampaikan k

ondisi pendidikan Aceh baik mengenai sarana prasarana, infrastruktur pendidikan, dan termasuk persoalan guru serta kompetensinya.

“Pada kesempatan itu Irwandi menyerahkan langsung surat yang ditandatanganinya yang meminta Menpan-RB supaya melakukan penetapan NIP K-2 Provinsi Aceh. Surat tersebut diterima langsung oleh Menpan-RB Asman Asbur,” tambahnya.

Surat yang diserahkan itu juga ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Mendagri, Mendikbud, Kepala BKN, Ketua DPRA, Bupati/walikota se Aceh, Kepala BKN Aceh dan Sekjen Asgunad.

Setelah mendengarkan penjelasan terkait nasib guru honorer K-2 di Aceh

, Menpan-RB Asman Abnur mengatakan, akan melakukan verifikasi melalui Kementerian Pendidikan, yakni Dinas Pendidikan Aceh dan Kabupaten/Kota.

“Kita juga manusiawi, kalau yang betul-betul dia mengabdi sekian puluh tahun nanti kita carikan solusi. Mereka yang sudah mengabdi 10 tahun sampai 20 tahun dan betul-betul mengajar disitu maka ini betul-betul harus kita pertimbangkan,” kata Asman.

Pada Rabu (28/2) kemarin, ratusan guru honorer se-Aceh

menggelar domonstrasi di depan kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka menuntut dan meninta kejelasaan terkait Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) yang hingga kini belum diperoleh.

Demontrasi ini diawali dengan melakukan aksi jalan kaki atau long march dari Taman Sri Ratu Safiatuddin menuju kantor Gubernur Aceh di Jalan T Nyak Arief, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Beberapa dari mereka juga membawa sujumlah poster dan spanduk berisi tuntutan. Setelah berorasi beberapa waktu, akhrinya Gubernur Aceh menerima dan melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan guru honorer.

Sumber :

https://egriechen.info/kalimat-majemuk-bertingkat/