Pengertian Hukum Administrasi Negara Ada 3 Unsur

Pengertian Hukum Administrasi Negara Ada 3 Unsur

Pengertian Hukum Administrasi Negara Ada 3 Unsur

Pengertian Hukum Administrasi Negara Ada 3 Unsur
Pengertian Hukum Administrasi Negara Ada 3 Unsur

 

Pengertian Hukum Administrasi

  1. Hukum Tata Pemerintahan, adalah hukum yang menjelaskan aktivitas-aktivitas kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan UU).
  2. Hukum Administrasi negara dalam arti sempit, yaituhukum tata pengurusan rumah tangga negara (segala tugas-tugas yang ditetapkan dengan Undang-undang sebagai urusan negara).
  3. Hukum Tata Usaha Negara, yaitu hukum mengenai  surat menyurat, rahasia dinas jabatan , kearsipan dan dokumentasi, pelaporan-pelaporan dan statistic, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, dsb.

 

Arti dan Peranan Hukum Administrasi Negara

  1. Sebagai Aparatur Negara
  2. Sebagai Fungsi atau sebagai aktifis
  3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan

 

Objek Administrasi dapat digolongkan dalam tiga golongan besar:

  1. Administrasi berobjek kenegaraan (public administration)
  • Ø  Administrasi pemerintahan yang dapat dibagi:
  • Ø  Administrasi Sipil
  • Ø  Administrasi Militer : Angkatan Darat, Laut dan Udara
  • Ø  Administrasi Kepolisian Negara
  • Ø  Administrasi Perusahaan Negara
  • Ø  Administrasi yang berobjek Private(Business/Business Administration)
  • Ø  Administrasi Perusahaan
  • Ø  Administrasi Bukan Perusahaan (Non Business)
  1. Administrasi Perguruan Swasta
  2. Administrasi RS Swasta
  3. Administrasi Hotel Swasta
  4. Ø  Administrasi yang berobjek International.

 

Hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Mengenai Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara berikut saya sertakan beberapa pendapat para ahli mengenai hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara, diantaranya:

  1. Tidaklah ada perbedaan jurudis prinsipiil antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.  Perbedaannya hanyalah terletak pada titik berat dari pada pembahasannya dalam mempelajari Hukum Tata Negara kita membuat “fokus” terhadap konstitusi secara keseluruhan, sedangkan dalam membahas Hukum Administrasi Negara kita menitikberatkan perhatian kita secara khas kepada administrasi saja daripada negara.  Adminitrasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam Konstitusi Negara disbanding Legislatif, Judikasi dan Eksaminasi.  Dapatlah dikatakan bahwa hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara adalah mirip dengan hubungan antara Hukum Dagang terhadap Hukum Perdata, di mana Hukum Dagang merupakan pengkhususan atau spesialisasi daripada Hukum Perikatan di dalam Hukum Perdata.  Demikianlah, Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi daripada Hukum Tata Negara yakni bagian hukum mengenai administrasi daripada negara. (Prof.  Dr.  Prajudi Atmosudirjo, S.H)
  2. Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai Konstitusi dari pada suatu negara secara keseluruhan, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah khusus membahas administrasi daripada negara saja.

Dengan demikian, maka asas-asas dan kaidah-kaidah daripada Hukum Tata Negara yang bersangkutan dengan administrasi berlaku pula bagi Hukum Administrasi Negara.  Hukum Tata Negara atas Hukum Konstitusi Negara hukum mengenai konstitusi negara, sedangkan konstitusi negara pada pkoknya dibagi atas beberapa bagian, yaitu Legislasi, Judiksi, Eksaminasi dan Administrasi.

Dan oleh karena itu Hukum Tata Negara membahas mengenai administrasi, di samping legalisasi, judiksi dan eksaminasi. Akan tetapi pembahasannya mengenai administrasi itu hanyalah secara umum saja.  Hukum Administrasi Negara. Dapatlah dikatakan, bahwa Hukum  Tata Negara sebagai genus dan Hukum Administrasi Negara sebagai species. Dapatlah disimpulkan, bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan pengkhususan dari salah satu bagian dari Konstitusi Negara,  yaitu mengenai administrasi negara. (G. Pringgodigdo, SH)

 

Mr. W. F. Prins dalam bukunya “ Inleiding in het Administratief Recht van Indonesia”

Mengatakan, bahwa Hukum Tata Negara adalah mengenai hal-hal yang azasi, sedangkan Hukum administratif  Negara adalah berkenaan dengan peraturan-peraturan teknis, yang selama kita tidak tersangkut secara langsung kepadanya hanya penting bagi para ahli saja

Sumber : https://blog.dcc.ac.id/bpupki-sejarah-anggota-tugas-dan-pembentukannya/