Pendidikan

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penatausahaan dan pelaporan keuangan

KEPMENDAGRI No. 29/2002

SURAT KETETAPAN OTORISASI (SKO)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
SPP BEBAN TETAP (BT)
SPP PENGISIAN KAS (PK)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
SPM BEBAN TETAP (BT)
SPM PENGISIAN KAS (PK)

PP 58 TAHUN 2005

SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
SPP LANGSUNG (LS)
SPP UANG PERSEDIAAN (UP)
SPP GANTI UANG (GU)
SPP TAMBAH UANG (TU)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
SPM LANGSUNG (LS)
SPM UANG PERSEDIAAN (UP)
SPM GANTI UANG (GU)
SPM TAMBAH UANG (TU)

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SP2D

PRINSIP PENATAUSAHAAN:
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

PROSES PERSIAPAN

PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DITINDAKLANJUTI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD.

PPKD PALING LAMBAT 3 HARI KERJA MEMBERITAHUKAN KEPADA SEMUA KEPALA SKPD MENYUSUN DPA SKPD

KEPALA SKPD MENYERAHKAN RANCANGAN DPA-SKPD KEPADA PPKD PALING LAMBAT 6 HARI KERJA SETELAH PEMBERITAHUAN

TIM ANGGARAN PEMDA MEMVERFIKASI RANCANGAN DPA-SKPD (SELAMA 15 HARI KERJA).

BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI TERSEBUT, PPKD MENGESAHKAN DPA-SKPD DENGAN PERSETUJUAN SEKDA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN DAN DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA SKPD DAN BPK

DPA-SKPD

DOKUMEN ANGGARAN
DASAR PENGELUARAN
DASAR PENERBITAN SPD
DASAR PENGUKURAN/PENILAIAN KINERJA (BERD. INDIKATOR, TOLOK UKUR & TARGET KINERJA)
DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN KAS PENGELUARAN

Baca Juga :