Pendidikan

Pendekatan dan Strategi Pembangunan SHN

Pendekatan dan Strategi Pembangunan SHN

Kalau bertolak dari ketiga nilai/pilar keseimbangan Pancasila, maka pendekatan yang seyogyanya ditempuh dalam membangun SHN-Pancasila, adalah :

  1. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
  2. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik);
  3. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Terdapat sembilan prinsip yang mendasari sistem penyelenggaraan Indonesia dalam rumusan Undang-undang di masa depan. Kesembilan prinsip pokok tersebut dapat ditemukan jikalau melakukan penelaahan secara mendalam terhadap berbagai pergumulan pemikiran yang berkembang di kalangan para ahli, dan di kalangan para perumus dan perancang naskah Undang-Undang Dasar maupun naskah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1945 sampai sekarang. Kesembilan prinsip itu adalah : (i) Ketuhanan Yang Maha Esa, (ii) Cita Negara Hukum atau Nomokrasi, (iii) Paham Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi, (iv) Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan, (v) Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip ‘Checks and Balances’, (vi) Sistem Pemerintahan Presidensiil, (vii) Prinsip Persatuan dan Keragaman dalam Negara Kesatuan, (viii) Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial, dan (ix) Cita Masyarakat Madani.

Undang-undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pengertian sila pertama Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia, diakui sebagai insan beragama berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Paham ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sehari-hari. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasarnya.

Karena Pancasila merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang fundamental, maka dapatlah ditegaskan bahwa strategi pembangunan SHN seharusnya berawal/dimulai dari “pembangunan kultural” (budaya hukum nasional), karena nilai-nilai Pancasila inilah yang merupakan ruh/jiwa/nur/nilai-dasar/ide-dasar dari SHN. Pembangunan/pem-baharuan SHN pada hakikatnya berawal dari pembaharuan nilai/ide-dasarnya.

Salah satu bidang pembangunan “budaya hukum nasional” yang diutamakan/didahulukan menurut Renstra di atas, ialah sektor Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional. Strategi demikian sangat tepat, karena berdasarkan bangunan teori hukum menurut Meuwissen: (1) Filsafat Hukum (landasan dari keseluruhan teori hukum – berarti dalam arti luas); (2) Teori hukum (dalam arti sempit); dan (3) Ilmu Hukum. Apabila teori Meuwissen itu diimplementasikan dalam membangun SHN Indonesia, berarti harus dibangun terlebih dahulu (1) Filsafat Hukum Pancasila, kemudian (2) Teori Hukum Pancasila; dan akhirnya terbangun (3) Ilmu Hukum Pancasila (Ilmu Hukum Nasional). Ketiga hal inilah yang seharusnya dibangun/di-kembangkan dalam SISKUMNAS.

Masalah strategis ini belum terwujud secara menyeluruh dalamIlmu Hukum NasionalIndonesia (IHN). Contoh konkret di bidang hukum pidana. Sampai saat ini, ilmu hukum pidana yang diajarkan masih bersumber/bertolak dari Ilmu Hukum Pidana yang berorientasi pada KUHP warisan zaman Belanda, karena RKUHP masih saja belum menjadi hukum pidana positif. Dirasakan janggal, apabila tujuannya membangun atau membina/mengembangkan SHN (termasuk sistem hukum pidana nasional), tetapi yang dipelajari/diajarkan terus menerus adalah ilmu hukum warisan zaman kolonial.


  1. Posisi dan Peran PTH Dalam Membangun/Mengembangkan IHN (Ilmu Hukum Nasional)

Membangun/mengembangkan/memperbaharui ilmu hukum nasional,  terkait erat dengan peran dan tugas PTH (Pendidikan Tinggi Hukum). Tugas PTH tidak hanya menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional” (“professional law education”) untuk  menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional (termasuk kemahiran/ketrampilan hukum) dalam  bidang  hukum positif, tetapi juga  dituntut  untuk mengemban “tugas keilmuan/konsePancasilaional akademik” dan “tugas nasional” dalam  melakukan upaya pengkajian dan pengembangan/pembaharuan ilmu hukum nasional. Kedua tugas PTH itu sesuai dengan penegasan Pasal 2 (1) PP No. 60/1999 : Tujuan pendidikan tinggi adalah:

  1. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
  2. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Inilah yang  merupakan tantangan bagi lembaga PTH di Indonesia.  Seberapa  jauh kegiatan FH dan Pascasarjana Hukum beserta seluruh civitas akademikanya, dapat mendukung, mengisi atau memberikan sumbangan  konsep/wawasan baru bagi tersusunnya pembaharuan IHN, termasuk Ilmu Hukum Pidana Indonesia?

Kajian  mengenai pembaharuan hukum dan  politik  hukum (termasu

sumber :
https://lcs.co.id/shadow-saga-reborn-apk/