KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH INDONESIA
KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

OTONOMI DAERAH

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah :
Merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income, dan kemandirian sistem manajemen di daerah;
Sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk mengahadapi era perdagangan bebas.

Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian kewenangan yang concurrent:
Eksternalitas
Akuntabilitas
Efisiensi
Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan, yaitu:
Pemerintah pusat,
Pemerintah provinsi, dan
Pemerintah kabupaten/kota.

Reinventing Government: Model Pemerintah Masa Depan

Perspektif baru pemerintahan menurut Osborne dan Gaebler :
Pemerintahan Katalis.
Pemerintahan Milik Masyarakat.
Pemerintahan yang kompetitif.
Pemerintahan yang digerakkan oleh misi.
Pemerintahan yang Berorientasi Hasil.
Pemerintah Berorientasi pada Pelanggan.
Pemerintahan Wirausaha.
Pemerintah Antisipatif.
Pemerintah Desentralisasi.
Pemerintah Berorientasi pada (Mekanisme) Pasar

Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance

Karakteristik pelaksanaan Good governance, meliputi:
Participation
Rule of law
Transparency
Responsiveness
Consensus Orientation
Equity
Efficiency and effectiveness
Accountability
Strategy vision

Dimensi reformasi keuangan daerah:
Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan
Perubahan prinsip pengelolaan anggaran
Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan defisit spending
Perubahan strategi pembiayaan

Prinsip manajemen keuangan daerah:
Akuntabilitas
Value for Money
Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity)
Transparansi
Pengendalian

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Sekretariat Daerah
Tugas dan kewajiban sekretariat daerah: Membantu gubernur (untuk daerah provinsi), bupati/walikota (untuk daerah kabupaten/kota) dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Fungsi sekretariat daerah:
penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur (untuk daerah provinsi), oleh bupati/walikota (untuk daerah kabupaten/kota) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber : https://student.blog.dinus.ac.id/blogtekno/seva-mobil-bekas/