Hukum, Hak dan Kewajiban

Hukum, Hak dan Kewajiban

Hukum, Hak dan Kewajiban

Hukum, Hak dan Kewajiban
Hukum, Hak dan Kewajiban

Hukum

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan yang mengatur kehidupan bersama yang pelaksanaanya dapat dipaksakan melalui sanksi.

Hukum mengatur hubungan hukum.  Hubungan hukum terdiri dari hubungan individu dengan masyarakat atau bahkan hubungan indivdu dengan individu sendiri.  Tercermin dari Hak dan Kewajiban.

 

Hukum memiliki dua sifat:

  1. Umum, dikarenkan berlaku untuk semua orang.
  2. Khusus, karena menentukan apa yang seharusnya yang dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan serta menjelaskan bagaimna menjalankan kepatuhan terhadap kaedah-kaedah atau kumpulan peraturan.

Dalam literatur hukum Belanda, hukum disebut “objectief recht”, objektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang.  Kata “recht” dibagi menjadi dua, yaitu “objectief recht” yang berarti hukum dan “subjectief recht” berarti hak dan kewajiban.

 

Hak dan Kewajiban

            Setiap hubungan yang diciptakan selalu mempunyai dua segi yang satunya hak dan satunya lagi adalah kewajiban. “subjectief recht” sebenarnya memiliki arti adalah hak dan kewajiban.  Namun pada umunya yang dimaksud “subjectief recht” hanya hak saja tidak termasuk kewajiban.[1]

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tungtutan seseorang atau individu atau kelompok yang diharapkan untuk dapat terpenuhi.  Kepentingan pada dasarnya dijamin dan dilindungi hukum dalam pelaksanaannya.

Bila kita membicarakan kepentingan, maka perlu juga untuk kita membicarakan mengenai kepentingan umum.

Kepentingan umum, pengertiannya dapat dilihat secara:

  1. Filosofis, kepentingan umum  tersirat dalam UUD.
  2. Teoritis, kepentingan umum merupakan resultante hasil menimbang berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan menetapkan kepentingan yang lebih utama (lebih penting) menjadi kepentingan umum.
  3. Praktis, pengertian kepentingan umum akhirnya diserahkan pada hakim dengan menimbang kepentingan mana yang lebih utama diantara kepentingan lain secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati semua kepentingan dengan mengacu pada rumusan umum dalam undang-undang.

Dalam setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat, pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum.[2]

Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual.  Hak dan kewajiban  timbul tatkala terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.  Namun, ada juga yang dinamakan tanggung jawabyang merupakan beban moral.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan beban kontraktual, dan tanggung jawab merupakn beban moral.

Hak dan kewajiban itu timbul karena hukum.  Sehingga konkretisasi hukum menjadi hak dan kewajiban terjadi dengan peristiwa perantara hukum.  Peristiwa hukum pada hakekatnya adalah kejadian, keadaan, atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.  Missal: kelahiran, kematian, dsb.

Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.  Unsur-unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyatan kehendak.

Perbutan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

  1. Perbutan hukum sepihak, artinya hanya memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum drai subjek hukum.  Missal: penerimaan dan penolakan wasiat (1048, 1057 BW).
  2. Perbuatan hukum ganda, memerlukan  kehendak dan pernyataan kehendak  sekurang-kurangnya dua subejek hukum yang ditujukan kepada akibat hukum yang sama.  Misalnya dalah perjanjian dan perbuatan hukum ganda lainnya seperti pendirian perseroan terbatas.

 

Ada dua macam hak, yaitu:

  1. Hak Absolut, adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan  objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum tersebut.
  2. Hak Relatif, adalah hubungan subjek hukum dengan subjek hukum tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban pada subjek hukum lain.

 

Hak absolute terdiri dari:

  1.  Hak absolute yang bersifat kebendaan meliputi hak kenikmatan (hak milik, hak guna bangunan dan sebagainya) dan hak jaminan.
  2. Hak absolute yang bukan bersifat kebendaan adalah hak milik perindustrian (industrialproperty right)  dan hak milik intelektual (intellectual property right) sekarang lebih dikenal dengan hak kekayaan intelektual atau Haki.

Hak milik intelektual itu lazimnya adalah hak cipta, sedangkan selebihnya, yaitu hak paten dan hak atas merek termasuk dalam hak milik perindustrian.

Menurut Konvensi WIPO (pas. 2 (vii) tersebut intelelectual property meliputi hak-hak yang berkaitan dengan:

  1. Hak Cipta, yang meliputi literary, artistic and scientific works dan performences of performing artists, phonographs and broadcasts.
  1. Hak Milik Perindustrian (Industrial property), yang meliputi (inventions in all fields of human endeavourdan scientific discoveries): paten, merek (trademark), desain produk industry (industrial designs), perlindungan terhadap persaingan curang (protection against unfair competition).

Sumber : https://blog.dcc.ac.id/contoh-teks-ulasan/