Pendidikan

DASAR HUKUM BPK

DASAR HUKUM BPK

Table of Contents

DASAR HUKUM BPK

DASAR HUKUM BPK

Badan Pemeriksa Keuangan tentu memiliki dasar hukum mengenai apa saja tugas, wewenang, dan status kelembagaannya. Dengan kejelasan status kelembagaan dalam undang-undang 1945, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga bisa fokus terhadap apa tujuan yang telah disebutkan tersebut.

Hal yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum dalam bab VIIIA mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dengan isi pasal dan ayat sebagai berikut.

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.


Sumber: https://www.mutumed.co.id/xenoshyft-apk/