Perkebunan

Apa peranan hukum Islam di Indonesia

Apa peranan hukum Islam di Indonesia

Apa peranan hukum Islam di Indonesia

Apa peranan hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yakni baik pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat, dan baik dibidang materil, maupun dibidang mental-spiritual. Di dalam Al-Quran dan hadits, ada beberapa ayat yang memberikan isyarat untuk melaksanakan pembangunan itu, antara lain[5] :

  1. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya :Hendaklah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan
  2. Al-Quran, Surat Ar-Ra’du ayat 11 yang artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu umat kecuali dirinya sendirilah yang merubahnya.
  3. Al-Quran, Surat Al-Mujadah ayat 11 yang artinya : “Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan begitu juga orang-orang yang berilmu pengetahuan.
  4. Hadis, riwayat Abu Na’im yang artinya : “Kekafiran dapat membawa seseorang kepada kekufuran
  5. Hadis, riwayat Imam Buchary yang artinya : Seseungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu, dan badanmu hak atasmu.
  6. Hadis, riwayat Abu zakir yang artinya : Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati pada hari esok.

Dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadis tersebut di tas, dapat diketahui bahwa agama Islam menghendaki agar pembangunan itu dilaksanakan. Baik pembangunan manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Baik dalam bidang materil maupun dalam bidang mental spiritual.

Dalam pembangunan dibidang mental spiritual, hukum Islam berusaha menjadikan Individu sebagai insan kamil (manusia paripurna) yakni manusia yang beraqidah yang benar, luhur dan beramal saleh. dalam bidang materil, hukum Islam meletakkan prinsip-prinsip/dasar-dasar umum yang dengan itu pengelolaan dan pemanfaatan materi jaminan untuk manusia berdasarkan ridah Allah SWT[6].

Selanjutnya dalam pembangunan bidang sosial, hukum Islam meletakkan prinsip-prinsip/dasar-dasar sosial seperti prinsip persamaan, persatuan, persaudaraan, keadilan, permusyawaratan, keseimbangan dan lain-lainnya yang dengan prinsip-prinsip tersebut terjamin kemajuan dan perkembangan sosial secara bertahap dan mantap (Hamid, 978 : 35-37).

Dengan adanya prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembangunan sebagaimana disebutkan diatas, maka penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus merasa mempunyai kewajiban untuk lebih banyak berpartiipasi, berinteraksi dan berasimilasi terhadap pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dalam segala bidang.

Selain itu, yang tidak kurang juga pentingnya adalah sejauh mana hukum Islam dapat menyumbangkan dan menunjang secara efektif terhadap usaha-usaha pembangunan nasional yang sedang digalakkan.

  1. Tujuan dari Landasan Pembangunan Nasional

Mengenai keterkaitan  antara hukum Islam dengan pembangunan Nasional, maka terlebih dahulu diketahui apa tujuan dan landasan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam ketetapan  yang dihasilkan oleh MPR tentang GBHN, antara lain TAP MPR No.II/MPR/1988, pada bab II secara jelas dinyatakan bahwa :

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dan wadah NKRI yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan oergaulan duni yang merdeka, berdulat, tertib dan damai.

Selanjutnya apa yang menjadi landasan pembangunan nasional, lebih jauh dalam GBHN dikatkan bahwa landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945.

Dengan kalimat tesebut, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya baik dasar maupun landasan pembangunan nasional adalah pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Mahaesa seperti tercantum dalam pembukaan UUD 945 yang mana sila pertma itu menjiwai sila-sila yang lain.

Jika dilihat dari segi pandangan hukum di dalam NKRI yang sedang membangun ini, sebagian besar penduduknya beragama islam, maka adalah menjadi kewajiban bagi negara RI untuk memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam yang mencerminkan tata nilai dan yang menggerakkan hati dan perbuatan umat Islam dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini sangat penting dalam usaha bersama mewujudkan kebahagiaan lahir batin, materil dan spiritual bagi seluruh bangsa Indonesia.

sumber :